STOP PUNGLI

Super Admin

15 Jan 2025 11:44:07

Mari berantas pungli di sekitar kita. Laporkan semua jenis pungli di sekitar anda. Jangan takut mari kita lawan bersama-sama.

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.162 / Menko / Polhukam /HK04/10/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 perihal Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ Tanggal 11 Nopember 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Visi & Misi

Visi

Terwujudnya pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terbebas dari pungutan liar

Misi

Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
Membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat;
Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar;
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.

Tugas & Fungsi

Tugas

Melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Fungsi

Intelijen;
Pencegahan;
Penindakan;
Yustisi.

Wewenang

Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait, dengan menggunakan teknologi informasi;
Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
Melakukan operasi tangkap tangan;

Memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga serta Kepala Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara publik kepada pimpnan Kementerian/Lembaga dan Kepala Pemerintah Daerah;dan
Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Tujuan & Sasaran

Tujuan

Tertanggulanginya praktek pungli yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
Terbangunnya perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip zero pungli namun tetap mengutamakan
pelayanan prima, dan
Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran
masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.

Sasaran

Pelayanan Publik,
Ekspor dan Impor,
Penegakkan hukum,
Perijinan,
Kepegawaian,
Pendidikan,
Pengadaan barang dan jasa dan
Kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat.

SUSUNAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN KUDUS
(Keputusan Bupati Kudus NO. 713/21/2017)

NO	JABATAN		JABATAN DALAM UNIT
1.	Bupati Kudus	:	Pengendali/Penanggungjawab
2.	Kapolres Kudus	:	Pengarah
3.	Kajari Kudus	:	Pengarah
4.	Dandim 0722 Kudus	:	Pengarah
5.	Wakil Kepala Polres Kudus	:	Ketua Pelaksana
6.	Inspektur Kabupaten Kudus	:	Wakil Ketua I
7.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kudus	:	Wakil Ketua II
8.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus	:	Sekretaris I
9.	Kabag Ops Polres Kudus	:	Sekretaris II
10. 11. 12. 13. 14.	Kasat Intelkam Polres Kudus Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kudus Dan Unit Intel Kodim 0722 Kudus Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kudus	: : : : :	Ketua Pokja Unit Intelijen Anggota Anggota Anggota Anggota
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.	Kasat Binmas Polres Kudus Kasubbag Humas Polres Kudus Kasat Narkoba Polres Kudus Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kudus Pasi Ter Kodim 0722 Kudus Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus	: : : : : : : :	Ketua Pokja Unit Pencegahan Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.	Kasat Reskrim Polres Kudus Kasat Sabhara Polres Kudus Kasi Propam Polres Kudus Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kudus Pasi Intel Kodim 0722 Kudus Dan Subdenpom IV/3-2 Pati Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Kepala Satpol PP Kabupaten Kudus	: : : : : : : :	Ketua Pokja Unit Penindakan Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.	Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kudus Kasubbag Hukum Polres Kudus KBO Reskrim Polres Kudus Kanit Tipikor Polres Kudus Kasi Was Polres Kudus Pasi Ops Kodim 0722 Kudus Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus Kepala Bidang Penegakan Perda pada Satpol PP Kabupaten Kudus	: : : : : : : :	Ketua Pokja Unit Yustisi Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
39.	Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sebanyak 6 (enam) orang	:	Staf Administrasi Kesekretariatan

Tugas Kelompok Kerja (POKJA)

Pokja Intelijen

Melaksanakan kegiatan Intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target Kegiatan, pelaku dan anatomi jaringan pelaku Pungli;
Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana Satgas;
Melaksanakan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum oleh satgas saber Pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas;
Membuat analisa dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap para pelaku pungli serta tukar menukar data intelijen kepada mitra intelijen strategis;
Melakukan penggalangan terbatas kepada masyarakat agar tidak melakukan pungli dan mau melaporkan adanya pungli;
Melakukan penggalangan terbatas kepada aparat pemerintah agar tidak melakukan pungli.

Pokja Pencegahan

Membuat produk-produk terkait dengan kampanye anti pungli (pamflet, brosur, spanduk, baliho, film, dll);
Menumbuh kembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui pernyataan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat;
Memberikan rekomendasi kepada kementrian/lembaga dan pemerintah daerah atas laporan yang telah diterima;
Membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif;
Membangun kehidupan budaya masyarakat untuk tidak melakukan pungli.

Pokja Penindakan

Melaksanakan kegiatan Saber Pungli dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli;
Melakukan penindakan secara hukum terhadap kegiatan Pungli yang terjadi di lingkungan pelayanan publik kementrian/lembaga berdasarkan hasil penyelidikan intelijen yang telah memiliki akurasi data dan fakta;
Menyerahkan hasil penindakan kepada Pokja Yustisi.

Pokja Yustisi

Mempelajari, meneliti dan menganalisa hasil OTT dari pokja penindakan;
Menyerahkan hasil analisa OTT dari pokja penindakan kepada aparat penegak hukum setempat untuk proses hukum selanjutnya dan/atau kepada kementrian/lembaga, pemerintah daerah untuk proses sanksi administrasi;
Memberikan bantuan atau back up personil dan peralatan kepada unit satgas kementrian/lebaga dan daerah dalam penindakan pelaku Pungli skala besar, apabila diperlukan.