Pungutan liar (pungli) merupakan sesuatu yang harus dicegah dan diberantas. Bagaimana tidak? Dalam setiap pelayanan publik sudah seharusnya masyarakat terlayani dengan baik, bersih, dan transparan. Birokrasi dalam pemerintahan yang bersih bisa terwujud dengan komitmen bersama.
Inilah yang mendasari digelarnya acara sosialisasi pemberantasan pungli, di Gedung Setda Kudus (1/8). Bupati Kudus H. Musthofa hadir membuka acara dengan didampingi forkopinda dan dihadiri jajaran Pemkab Kudus, instansi vertikal termasuk Rutan, BUMD, sekolah, serta notaris/PPAT.
Bupati Kudus dalam arahannya mengatakan bahwa pungli tidak semata-mata mengenai materi. Namun semua yang terkait dengan pelayanan pada masyarakat. Terutama pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan yang langsung dirasakan publik.
"Kuncinya adalah dari hati. Dengan niat yang baik, ini sudah menjadi modal terbesar kita bekerja dan berihtiar yang terbaik untuk melayani masyarakat," kata bupati yang juga kandidat doktor Undip ini.
Kinerja pemerintahan saat ini bagai dalam aquascape. Karena semua bisa melihat dengan jelas perkataan dan kinerja pelayan publik. Untuk itulah, di era sekarang semua diminta untuk bekerja yang terbaik.
"Termasuk tidak boleh membeda-bedakan siapa yang dilayani," imbuhnya.
Menyinggung mengenai pelayanan oleh kepala desa, bupati meminta camat memberikan pemahaman dan edukasi. Karena pada prinsipnya semua pelayanan publik harus paham aturan dengan baik. Sehingga tidak terjadi persoalan di kemudian hari.
"Keberhasilan pemerintah yang clean bukan dari banyaknya kasus yang terungkap. Tetapi dari tumbuhnya kesadaran untuk paham mana yang menjadi hak dan mana yang bukan," tegasnya.
Di akhir arahan, bupati yang dua periode memimpin Kudus ini berpesan tiga hal. Yakni semua harus berniat yang ihlas, bekerja dengan cerdas, dan bekerja keras. Inilah modal penting untuk bisa memberikan pelayanan publik.
"Di era global sekarang, hidup adalah kompetisi. Berlombalah untuk menunjukkan kinerja terbaik," pungkasnya.
Share:
