PROFIL PEMERINTAHAN KABUPATEN KUDUS

Visi Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu "Terwujudnya Kudus Yang Sejahtera" dengan misi meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan prioritas ekonomi rakyat, perlindungan usaha, perluasan kesempatan kerja dan berusaha; Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas; Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar gratis; Mewujudkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat; Mewujudkan pemerataan pembangunan berlandaskan penataan ruang dan berwawasan lingkungan; mewujudkan kepemerintahan yang baik ( good governance); Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, beretika dan berbudaya; Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; meningkatkan kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah sebagai public service harus mewujudkan pelayanan dalam kepada masyarakat secara optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip sistem yang efektif, melayani dengan hati nurani, dan usaha perbaikan yang berkelanjutan. Pelayanan prima juga harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, valid, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Tingkat kepuasan masyarakat dapat dilihat dari menurunnya jumlah pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Tingkat kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang menangani, ketersediaan sarana prasarana pendukung yang modern.

Salah satu pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah pelayanan terhadap dokumen kependudukan. Kebutuhan terhadap dokumen kependudukan yang benar / valid merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan bagi setiap individu (warga masyarakat). Namun di Kabupaten Kudus, pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) seringkali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah selama ini. Pelayanan KTP / KK sudah dilaksanakan di tingkat kecamatan dalam upaya memberi kemudahan/percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Organisasi Pemerintahan

Guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, Bupati dibantu perangkat daerah yang secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah maka organisasi Pemerintah Kabupaten Kudus dilaksanakan berdasarkan :

No Nama Peraturan Tentang Download
1 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus
2 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus
3 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus
4 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten Kudus secara administratif terbagi menjadi 9 Kecamatan, 123 desa dan 9 kelurahan. Dengan detail sebagai berikut :

No Nama Kecamatan Nama Desa
1 Kecamatan Kota ( terbagi 16 desa, 9 kelurahan ) Desa Janggalan, Desa Demangan, Desa Mlati Lor, Desa Nganguk, Desa Kramat, Desa Demaan, Desa Langgardalem, Desa Kauman, Desa Damaran, Desa Krandon, Desa Singocandi, Desa Glantengan, Desa Barongan, Desa Kaliputu, Desa Burikan, Desa Rendeng, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Sunggingan, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Wergu Kulon, Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Mlati Kidul, Kelurahan Mlati Norowito, Kelurahan Kerjasan, Kelurahan Kajeksan
2 Kecamatan Jati ( terbagi 14 desa ) Desa Getas Pejaten, Desa Jati Kulon, Desa Jati Wetan, Desa Jepang Pakis, Desa Jetis Kapuan, Desa Loram kulon, Desa Loram Wetan, Desa Megawon, Desa Ngembal Kulon, Desa Pasuruhan Kidul, Desa Pasuruhan Lor, Desa Ploso, Desa Tanjung Karang, Desa Tumpang Krasak
3 Kecamatan Bae ( terbagi 14 desa ) Desa Peganjaran, Desa Panjang, Desa Purworejo, Desa Bacin, desa Pedawang, Desa Dersalam, Desa Ngembalrejo, Desa Karangbener, Desa Gondangmanis, Desa Bae
4 Kecamatan Gebog ( terbagi 11 desa )Desa Besito, Desa Getasrabi, Desa Gondosari, Desa Gribig, Desa Jurang, Desa Karangmalang, Desa Kedungsari, Desa Klumpit, Desa Menawan, Desa Padurenan, Desa Rahtawu
5 Kecamatan Dawe ( terbagi 18 desa ) Desa Samirejo, Desa Cendono, Desa Margorejo, Desa Lau, Desa Piji, Desa Rejosari, Desa Kandangmas, Desa Cranggang, Desa Kajar, Desa Colo, Desa Japan, Desa Puyoh, Desa Soco, Desa Ternadi, Desa Glagah Kulon, Desa Kuwukan, Desa Tergo, Desa Dukuh Waringin
6 Kecamatan Undaan ( terbagi 16 desa ) Desa Berugenjang, Desa Glagahwaru, Desa Kalirejo, Desa Karangrowo, Desa Kutuk, Desa Lambangan, Desa Larikrejo, Desa Medini, Desa Ngemplak, Desa Sambung, Desa Terangmas, Desa Undaan Kidul, Desa Undaan Lor, Desa Undaan Tengah, Desa Wates, Desa Wonosoco
7 Kecamatan Kaliwungu ( terbagi 15 desa ) Desa Blimbing Kidul, Desa Kaliwungu, Desa Banget, Desa Mijen, Desa Setrokalangan, Desa Karangampel, Desa Garung Kidul, Desa Garung Lor, Desa Kedungdowo, Desa Prambatan Lor, Desa Prambatan Kidul, Desa Gamong, Desa Sidorekso, Desa Bakalan Krapyak, Desa papringan
8 Kecamatan Mejobo ( terbagi 11 desa ) Desa Jepang, Desa Hadiwarno, Desa Gulang, desa Payaman, Desa Mejobo, Desa Kesambi, Desa Temulus, Desa Tenggeles, Desa Kirig, Desa Golan Tepus, Desa Jojo
9 Kecamatan Jekulo ( terbagi 12 desa ) Desa Bulung Cangkring, Desa Bulung Kulon, desa Gondoharum, Desa Hadipolo, Desa Honggsoco, Desa Jekulo, Desa Klaling, Desa Pladen, Desa Sadang, Desa Sidomulyo, Desa Tanjungrejo, Desa Terban

( klik di Nama Kecamatan untuk informasi kecamatan lebih detail )

Kuantitas dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah daerah selalu diupayakan terus ditingkatkan setiap tahunnya. Pada akhir Tahun 2010 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Kudus sebanyak 10.083 orang. Bila dilihat menurut pendidikan yang di tamatkan adalah tamat SD 3,95 persen, tamat SLTP / Sederajat 4,61 persen, tamat SLTA / Sederajat 36,93 persen, D1-D4 16,80 persen, dan Sarjana S1/S2 37,72 persen. Sedangkan bila dilihat menurut golongan adalah 4,07 persen PNS golongan I; 21,60 persen golongan II; 39,32 persen golongan III; dan 35,01 persen merupakan PNS golongan IV.

Latar belakang pendidikan aparatur Pemerintah Kabupaten Kudus bervariasi, dengan tingkat pendidikan terendah adalah SD dan tertinggi berpendidikan S2. Kualitas SDM aparatur di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kudus terus mengalami perkembangan yang baik. Hal ini dilihat dari perkembangan jumlah SDM aparatur menurut jenjang pendidikan. Lulusan sarjana baik S1 maupun S2 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Ini menunjukkan adanya kesadaran aparat untuk terus meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. PNS yang berjenjang S1 pada tahun 2010 sebanyak 3.442 orang, S2 sebanyak 361 orang. Adapun bila dilihat secara komposisi per golongan, sebagian besar SDM aparatur merupakan golongan III yaitu sebesar 39,32%, kedua adalah golongan IV sebesar 35,01%, Golongan II 21,60% dan Golongan I 4,07%. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas PNS melalui tugas belajar dan pemberian ijin belajar juga telah ditempuh Pemerintah Kabupaten, namun jumlahnya masih sangat terbatas.

No Jenis Data Statistik Download
1 Banyaknya Pegawai Negeri Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Kudus
2 Banyaknya Pegawai Negeri Menurut Golongan di Kabupaten Kudus
{ Sumber Data Kudus Dalam Angka Tahun 2011 }

Dokumen RPJMD

RPJMD Kabupaten Kudus adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Kepegawaian

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, telah ditetapkan beberapa peraturan pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Adapun peraturan baru bidang kepegawaian

sebagai berikut...