Dasar Hukum

 

1. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan oleh Koperasi.

 

3. Kepmen Nomor : 351 / Kep / M / XII / 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

 

4. Kepmen Nomor : 194 / Kep / M / IX / 1998 tentang Petunjuk Penilaian Kesehatan KSP / USP.

 

5. Kepmen Nomor : 96 / Kep / M / IX / 2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP / USP.

 

Syarat dan Prosedur

 

1. Kemampuan koperasi tersebut dari aspek permodalan, Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas dalam menjaga Kesehatan Usaha dan kepentingan semua pihak yang terkait.

 

2. Meningkatkan pelayanan kepada anggota dalam hal ini anggota tersebut telah dilayani di Koperasi induknya / Kantor Cabang yang telah terdaftar, namun karena anggotanya berdomosili di luar dari kantor induk maka koperasi mendekatkan pelayanan kepada anggota dengan membuka kantor cabang , adapun anggota yang dilayani sekurang – kurangnya 20 orang.

 

3. Apabila volume pinjaman sudah mencapai di atas Rp. 1.000.000.000,- dalam waktu 1 (satu) tahun wajib diaudit eksternal oleh KAP / KJA.

 

4. Melaporkan Laporan Keuangan KSP / USP Koperasi yang meliputi unsur – unsur Neraca dan PHU secara periodik ke Pejabat yang berwenang mengesahkan akte pendirian / PAD dan Kepala Dinas / Kantor yang membidangi Koperasi dan UKM dimana Kantor Induk berada.

 

5. Layak berusaha secara ekonomi

 

6. Melaporkan Laporan Keuangan KSP / USP yang meliputi unsur Neraca dan PHU kepada Kepala Dinas / Kantor yang membidangi koperasi dimana kantor cabang berdomisili secara periodic setiap triwulan.

 

Lokasi Pelayanan

 

Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM

 

Lain-lain

 

Hasil Pelayanan : Pemberian Ijin Operasional Pembukaan Kantor Cabang