Dasar Hukum

 

1. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

 

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

 

3. Peraturan daerah No. 9 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar, serta Pembubaran Koperasi.

 

4. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI . No. 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

 

5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. NPAK.0001/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi.

 

6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI.No.98 / Kep / M.KUKM / X / 2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi

7. Kep. Men. Neg. Koperasi dan UKM RI No. 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian , Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/ Kota .

 

Syarat dan Prosedur

 

1. Dibentuk Tim Penyelesai

 

2. Tim Penyelesai Bertugas menyelesaikan Hak dan Kewajiban antara Koperasi dengan Anggota dan Koperasi dengan Pihak ketiga.

 

3. Dalam proses penyelesaian oleh Tim Penyelesai maka Koperasi tersebut disebut dengan Koperasi dalam Penyelesaian.

 

4. Apabila sudah selesai Tim Penyelesai mengajukan Permohonan kepada Pejabat Berwenang yang dilampiri dengan hasil penyelesaian oleh Tim Penyelesai.

5. Pejabat Meneliti Penyelelesaian tugas dari Tim, apabila sudah diselesaikan Hak dan Kewajibannya baik dengan anggota maupun Non Anggota maka dapat diterbitkan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi.

 

Lokasi Pelayanan

 

Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM

 

Lain-lain

 

Hasil Pelayanan : Surat Keputusan Pembubaran Koperasi