Diposkan   27 Januari 2017   13:00   Admin   Pelayanan Publik

Informasi Pelayanan Pemberian Ijin atau Badan Hukum Pendirian Koperasi

Dasar Hukum
 
1. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
 
2. PP. No. 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar
 
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
 
4. Peraturan daerah No. 9 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar, serta Pembubaran Koperasi.
 
5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI . No.104.1/Kep/M.KUKM/X/ 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
 
6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. NPAK.0001/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi.
 
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI.No.98 / Kep / M.KUKM / X / 2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.
 
8. Kep. Men. Neg. Koperasi dan UKM RI No. 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian , Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/ Kota .
 
Syarat dan Prosedur
 
1. Untuk koperasi primer minimal beranggotakan 20 orang untuk koperasi sekunder minimal beranggotakan 3 badan hukum koperasi
 
2. Usaha yang akan dilaksanakan harus layak secara ekonomi yang nyata bagi anggota.
 
3. Anggota harus orang Indonesia asli
 
4. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi. Khusus untuk KSP / USP harus memiliki modal minimal Rp. 15.000.000,-.
 
5. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola Koperasi.
 
6. Para Pendiri Koperasi wajib mengadakan Rapat Pembentukan Koperasi Adapun yang dibahas dalam rapat pembentukan Koperasi tersebut adalah meliputi Penyusunan Rancangan Akta Pendirian yang didalamnya memuat Anggaran Dasar Koperasi.
 
7. Anggaran Dasar Koperasi sekurang – kurangnya memuat : Daftar Nama Pendiri, Nama dan tempat kedudukan, Maksud dan tujuan serta bidang usaha, Ketentuan mengenai keanggotaan, Ketentuan mengenai Pengelolaan, Ketentuan mengenai Permodalan, Ketentuan mengenai Jangka Waktu berdirinya, Ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha, Ketentuan mengenai Sanksi
 
8. Dalam Rapat Pembentukan tersebut dibuat : Daftar Hadir, Berita Acara Keputusan Rapat Anggota, Daftar Nama Pendiri
 
Lokasi Pelayanan
 
Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM
 
Lain-lain
 
Hasil Pelayanan : Surat Keputusan Badan Hukum