Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
2. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.162 / Menko / Polhukam /HK04/10/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 perihal Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ Tanggal 11 Nopember 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Visi

2. Misi

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat;
4. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.

1. Tugas

2. Fungsi

1. Intelijen;
2. Pencegahan;
3. Penindakan;
4. Yustisi.

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melakukan      pengumpulan   data     dan      informasi         dari Kementerian/Lembaga   dan   pihak   lain   yang   terkait,   dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Mengoordinasikan,   merencanakan,   dan   melaksanakan   operasi pemberantasan pungutan liar;
4. Melakukan operasi tangkap tangan;

5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga serta Kepala Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku   pungli   sesuai   dengan   ketentuan   Peraturan   Perundang-undangan;
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara publik kepada pimpnan Kementerian/Lembaga dan Kepala Pemerintah Daerah;dan
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

1. Tujuan

1. Tertanggulanginya praktek pungli yang dilakukan  oleh  aparatur  negara  dalam  memberikan pelayanan      kepada masyarakat,
2. Terbangunnya perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip zero pungli namun tetap mengutamakan
   pelayanan prima, dan
3. Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan  kesadaran
   masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.

2. Sasaran

1. Pelayanan Publik,
2. Ekspor dan Impor,
3. Penegakkan hukum,
4. Perijinan,
5. Kepegawaian,
6. Pendidikan,
7. Pengadaan barang dan jasa dan
8. Kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat.

1. Pokja Intelijen

1. Melaksanakan kegiatan Intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target Kegiatan, pelaku dan anatomi jaringan pelaku Pungli;
2. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana Satgas;
4. Melaksanakan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum oleh satgas saber Pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas;
5. Membuat analisa dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap para pelaku pungli serta tukar menukar data intelijen kepada mitra intelijen strategis;
6. Melakukan penggalangan terbatas kepada masyarakat agar tidak melakukan pungli dan mau melaporkan adanya pungli;
7. Melakukan penggalangan terbatas kepada aparat pemerintah agar tidak melakukan pungli.

2. Pokja Pencegahan

1. Membuat produk-produk terkait dengan kampanye anti pungli (pamflet, brosur, spanduk, baliho, film, dll);
2. Menumbuh kembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui pernyataan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat;
3. Memberikan rekomendasi kepada kementrian/lembaga dan pemerintah daerah atas laporan yang telah diterima;
4. Membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif;
5. Membangun kehidupan budaya masyarakat untuk tidak melakukan pungli.

3. Pokja Penindakan

1. Melaksanakan kegiatan Saber Pungli dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli;
2. Melakukan penindakan secara hukum terhadap kegiatan Pungli yang terjadi di lingkungan pelayanan publik kementrian/lembaga berdasarkan hasil penyelidikan intelijen yang telah memiliki akurasi data dan fakta;
3. Menyerahkan hasil penindakan kepada Pokja Yustisi.

4. Pokja Yustisi

1. Mempelajari, meneliti dan menganalisa hasil OTT dari pokja penindakan;
2. Menyerahkan hasil analisa OTT dari pokja penindakan kepada aparat penegak hukum setempat untuk proses hukum selanjutnya dan/atau kepada kementrian/lembaga, pemerintah daerah untuk proses sanksi administrasi;
3. Memberikan bantuan atau back up personil dan peralatan kepada unit satgas kementrian/lebaga dan daerah dalam penindakan pelaku Pungli skala besar, apabila diperlukan.