STANDAR PELAYANAN MINIMAL SKPD
PADA DINAS  KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN  KUDUS

A.	DASAR HUKUM

1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 	
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;	
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;	
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);	
6.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);	
8.	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir  dan Buku yang di Gunakan Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;	
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus;	
11. 	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);	
12. 	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114 );	
13.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 119);	
14.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor  12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 17) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2009;	
15.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor  2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 22) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009.
	
B.	JENIS PELAYANAN
a.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi :
1.	Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
2.	Perubahan biodata penduduk
3.	Penerbitan Kartu Keluarga;
4.	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
5.	Penerbitan Surat Keterangan Pindah datang satu kabupaten bagi orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan ijin tinggal tetap.
6.	Penerbitan surat keterangan pindah datang antar kabupaten dan antar provinsi.
7.	Penerbitan surat keterangan pindah datang antar kabupaten dan antar provinsi bagi penduduk yang bertransmigrasi.
8.	Penerbitan surat keterangan pindah datang antar negara
9.	Penerbitan surat keterangan penduduk lainnya.

b.	Pelayanan Pencatatan Sipil  meliputi :
1.	Pencatatan  Akta Kelahiran
2.	Pencatatan  Akta  Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam;
3.	Pencatatan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam;
4.	Pencatatan Akta Kematian;
5.	Pencatatan Pengakuan Anak ;
6.	Pencatatan Pengesahan Anak;
7.	Pencatatan Pengangkatan Anak;
8.	Pencatatan Perubahan Nama;
9.	Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
10.	Pencatatan Peristiwa Penting lainnya;
11.	Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;
12.	Kutipan/salinan akta catatan siipil kedua dan seterusnya.

C.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
C. 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
1.	PENCATATAN DAN PENERBITAN BIODATA PENDUDUK
1.1 Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia
Prosedur :
a. Petugas registrasi Kecamatan menyampaikan formulir biodata penduduk yang sudah diisi oleh pemohon dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat bersama berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b.	Petugas registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
c.  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Persyaratan :
a. 	Surat Pengantar dari RT dan RW.
b.	Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:
1.	Kutipan Akta Kelahiran / Surat Keterangan Kelahiran;
2.	Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
3.	KK;
4.	KTP;
5.	Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
6.	Kutipan Akta Perceraian.
c.	Surat Keterangan Kepala Suku/Adat setempat, khusus bagi komunitas terpencil/suku terasing.

1.2	 Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang   datang dari luar negeri karena pindah :
Prosedur :
a.	Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
b.	Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c.	Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan utk mendapatkan NIK;
d.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Persyaratan :
a. 	Paspor; atau
b. 	Dokumen pengganti paspor.

1.3 Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas :
Prosedur :
a.	Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
b .	Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c.	Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
d.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Persyaratan :
a.	Paspor;
b.	Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan 
c.	Buku Pengawasan Orang Asing.

1.4 Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap :
Prosedur :
a.	Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
b.	Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c.	Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
d.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Persyaratan :
a.	Paspor;
b.	Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
c.	Buku Pengawasan Orang Asing.

Jangka waktu penyelesaian :
Jangka waktu penyelesaian Pencatatan dan Penerbitan biodata penduduk adalah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan dimaksud.

2.	PERUBAHAN  BIODATA PENDUDUK
2.1	Penduduk Warga Negara Indonesia
Prosedur :
a. 	Petugas Registrasi Kecamatan menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat beserta Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan yang sudah diiisi dan ditandatangani oleh pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b. 	Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
c. 	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.

Persyaratan :
a.   Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
b.   Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia.

2.2 Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
Prosedur :
a.	Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas.
b.   Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c.	Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan.
d. 	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.

Persyaratan :
a.	Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
b.	Formulir Perubahan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.   

2.3	Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
 Prosedur :
a.	Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
b.   Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c.	Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan.
d. 	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.

Persyaratan :
a.	Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
b.	Formulir Perubahan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Jangka waktu penyelesaian :
Jangka waktu penyelesaian perubahan biodata penduduk adalah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan dimaksud.

3.	PENERBITAN KARTU KELUARGA 
3.1	Penerbitan KK baru Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap.
Prosedur Penduduk WNI :
a.  Petugas Registrasi Kecamatan menyampaikan formulir permohonan KK yang sudah diisi oleh penduduk/pemohon dan ditandatangani oleh Penduduk, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dengan dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b.	Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan perekaman data ke dalam database kependudukan;
c.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

Prosedur Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal   Tetap :
a.	Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK dan menyerahkannya kepada petugas dengan dilampiri kelengkapan persyaratan.
b.	Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c.	Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
d.	Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
e. 	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

Persyaratan :
a.	Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
b.	Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
c.	Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
d.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
e.   KK lama bagi yang pisah KK

3.2.Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran.  
Prosedur Penduduk WNI :
a.  Petugas Registrasi Kecamatan menyampaikan formulir permohonan KK yang sudah diisi oleh penduduk/pemohon dan ditandatangani oleh Penduduk, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dengan dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b.	Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan perekaman data ke dalam database kependudukan;
c.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

Persyaratan :
a.   KK lama; dan
b.   Surat Keterangan Kelahiran Dari Desa / Kutipan akta kelahiran bagi yang sudah memiliki.

3.3 Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk  menumpang ke  dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia.
Prosedur Penduduk WNI :
a.  Petugas Registrasi Kecamatan menyampaikan formulir permohonan KK yang sudah diisi oleh penduduk/pemohon dan ditandatangani oleh Penduduk, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dengan dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b.	Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan perekaman data ke dalam database kependudukan;
c.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

Persyaratan :
a.	KK lama;
b.	KK yang akan ditumpangi;
c.	Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
d.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

3.4	 Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang  Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing.
Prosedur Penduduk WNI :
a.  Petugas Registrasi Kecamatan menyampaikan formulir permohonan KK yang sudah diisi oleh penduduk/pemohon dan ditandatangani oleh Penduduk, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dengan dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b.	Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan perekaman data ke dalam database kependudukan;
c.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

Persyaratan :
a.   KK lama atau KK yang ditumpangi; 
b.   Paspor;
c.   Izin Tinggal Tetap; dan
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap; 

3.5	Perubahan KK  karena pengurangan  anggota keluarga  dalam KK  bagi penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
Prosedur Penduduk WNI :
a.  Petugas Registrasi Kecamatan menyampaikan formulir permohonan KK yang sudah diisi oleh penduduk/pemohon dan ditandatangani oleh Penduduk, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dengan dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b.	Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan perekaman data ke dalam database kependudukan;
c.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

Persyaratan :
a.   KK lama;
b.   surat keterangan kematian; atau 
c. surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.6 Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap :
Prosedur Penduduk WNI :
a.  Petugas Registrasi Kecamatan menyampaikan formulir permohonan KK yang sudah diisi oleh penduduk/pemohon dan ditandatangani oleh Penduduk, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dengan dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b.	Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan perekaman data ke dalam database kependudukan;
c.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

Persyaratan :
a.	Surat Keterangan kehilangan dari Kepala desa/lurah;
b.	KK yang rusak;
c.	Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
d.	Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

Jangka waktu penyelesaian :
Jangka waktu penyelesaian penerbitan kartu keluarga adalah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan dimaksud.

4.	PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK
4.1	Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia. 
Prosedur Penduduk WNI :
a. Petugas  Registrasi  Kecamatan menyampaikan formulir permohonan KTP yang sudah diisi oleh penduduk/pemohon dan ditandatangani oleh Penduduk, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dengan dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b.	Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan perekaman data ke dalam database kependudukan;
c.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP.

Persyaratan :
a.	Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
b.	Surat Pengantar RT/RW dan Kepala desa/lurah;
c.	Fotokopi :
1.	KK;
2.	Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; 
3.	Kutipan Akta Kelahiran; dan
d.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

4.2 Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
Prosedur Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal   Tetap :
a.	Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KTP dan menyerahkannya kepada petugas dengan dilampiri kelengkapan persyaratan.
b.	Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c.	Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
d.	Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
e. 	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP.

Persyaratan :
a.	Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
b.	Fotokopi :
1.	KK;
2.	Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3.	Kutipan Akta Kelahiran;
4.	Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
c.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

4.3 Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
Prosedur Penduduk WNI :
a.Petugas  Registrasi  Kecamatan menyampaikan formulir permohonan KTP yang sudah diisi oleh penduduk/pemohon dan ditandatangani oleh Penduduk, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dengan dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b.	Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan perekaman data ke dalam database kependudukan;
c.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP.

 Prosedur Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal   Tetap :
a.Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KTP dan menyerahkannya kepada petugas dengan dilampiri kelengkapan persyaratan.
b.Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c.	Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
d.Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
e.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP.

Persyaratan :
a.	surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
b.	fotokopi KK; dan
c.	Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
4.4 Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Prosedur Penduduk WNI :
a. Petugas  Registrasi  Kecamatan menyampaikan formulir permohonan KTP yang sudah diisi oleh penduduk/pemohon dan ditandatangani oleh Penduduk, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dengan dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b.	Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan perekaman data ke dalam database kependudukan;
c.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP.

 Prosedur Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal   Tetap :
a.	Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KTP dan menyerahkannya kepada petugas dengan dilampiri kelengkapan persyaratan.
b.	Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c.	Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
d.	Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
e. 	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP.

Persyaratan :
a.	Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
b.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
4.5 Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 Prosedur Penduduk WNI :
a. Petugas  Registrasi  Kecamatan menyampaikan formulir permohonan KTP yang sudah diisi oleh penduduk/pemohon dan ditandatangani oleh Penduduk, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dengan dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b.	Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan perekaman data ke dalam database kependudukan;
c.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP.

 Prosedur Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal   Tetap :
a.	Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KTP dan menyerahkannya kepada petugas dengan dilampiri kelengkapan persyaratan.
b.	Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c.	Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
d.	Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
e. 	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP.

Persyaratan :
a.	fotokopi KK;
b.	KTP lama; dan
c.	fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
4.6 	Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 Prosedur Penduduk WNI :
a. Petugas  Registrasi  Kecamatan menyampaikan formulir permohonan KTP yang sudah diisi oleh penduduk/pemohon dan ditandatangani oleh Penduduk, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dengan dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b.	Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan perekaman data ke dalam database kependudukan;
c.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP.

 Prosedur Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal   Tetap :
a.	Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KTP dan menyerahkannya kepada petugas dengan dilampiri kelengkapan persyaratan.
b.	Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c.	Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
d.	Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
e. 	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP.

Persyaratan :
a.	fotokopi KK;
b.	KTP lama; dan
c.	surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
4.7 	Penerbitan KTP di Desa / Kelurahan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 Prosedur 
a. Pemohon / warga masyarakat mengisi dan menandatangani serta menyerahkan formulir kermohonan KTP kepada petugas registrasi desa / kelurahan.
 b.	Petugas Registrasi Desa / Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data serta mnulis dalam BHPKPP ( Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
c.	 Kepala Desa / Kelurahan menandatangani formulir permohonan KTP.
d. Petugas Pelayanan KTP di Desa / Kelurahan melakukan pengambilan foto pembacaan data untuk klarifikasi dan pencetakan KTP.
e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP.
f. KTP diserahkan pemohon

Persyaratan :
a.	Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
b.	Surat Pengantar RT/RW dan Kepala desa/lurah;
c.	Fotokopi :
1.	KK;
2.	Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; 
3.	Kutipan Akta Kelahiran; dan
d.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

Jangka waktu penyelesaian :
Jangka waktu penyelesaian penerbitan kartu tanda penduduk adalah 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan dimaksud.

5.	PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG DALAM SATU KABUPATEN BAGI ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP.
5.1	Penerbitan Surat Keterangan Pindah bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
Prosedur Kepindahan:
a.	Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
b.	Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
c.	Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
d.	Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
e.	Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada kepala desa/lurah tempat tinggal asal.
Persyaratan :
a.	KK;
b.	KTP untuk orang asing; 
c.	Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
d.	Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap; 
e.	Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
f.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

5.2	Penerbitan Surat Keterangan Pindah bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
Prosedur Kepindahan:
a.	Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
b.	Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
c.	Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
d.	Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
e.	Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada kepala desa/lurah tempat tinggal asal.

Persyaratan :
a.	Surat Keterangan Tempat Tinggal;
b.	Fotokopi Paspor;
c.	Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
d.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Jangka waktu penyelesaian :
Jangka waktu penyelesaian Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang dalam satu Kabupaten bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap adalah 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan dimaksud.

6.	PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG ANTAR KABUPATEN DAN ANTAR PROPINSI.
6.1	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia. 
Prosedur Kepindahan:
a.	Petugas registrasi kecamatan menyampaikan Formulir Permohonan Pindah yang sudah diisi dan ditandatangani oleh penduduk dan Surat Pengantar Pindah yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta berkas persyaratan.
b.	Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi.
c.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan. 

Persyaratan :
a.   Surat Pengantar RT/RW/Desa
b.   KTP 
c.   KK
d.   Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ).

Prosedur Kedatangan:
a.	Petugas Kecamatan menyampaikan Formulir Permohonan Pindah Datang  kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah diisi oleh penduduk dan ditandatangani oleh Penduduk, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat beserta berkas Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
b.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
Persyaratan :
a.   Surat Pengantar RT/RW/Desa
b.   KTP 
c.   KK
d.   Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) dari daerah asal.

6.2	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
Prosedur Kepindahan:
a.	Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
b.	Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
c.	Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah  dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
d.	Petugas merekam data dalam database kependudukan;

Persyaratan :
a.. 	KK;
b.	KTP untuk orang asing; 
c.	Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
d.	Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap; 
e.	Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
f.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Prosedur Kedatangan:
a.	Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
b.	Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
c.	Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang
d.	Petugas merekam data dalam database kependudukan.
e.	Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Persyaratan :
a.. 	KK;
b.	KTP untuk orang asing; 
c.	Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
d.	Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap; 
e.	Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
f.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

6.3	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
Prosedur Kepindahan:
a.	Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
b.   Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
c.	Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
d.	Petugas merekam data dalam database kependudukan.
Persyaratan :
a.	Surat Keterangan Tempat Tinggal;
b.	Fotokopi Paspor;
c.	Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
d.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
Prosedur Kedatangan:
a.	Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
b.	Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
c.	Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
d.	Petugas merekam data dalam database kependudukan.
e.	Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
Persyaratan :
a.	Surat Keterangan Tempat Tinggal;
b.	Fotokopi Paspor;
c.	Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
d.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Jangka waktu penyelesaian :
Jangka waktu penyelesaian Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang antar Kabupaten dan antar provinsi adalah 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan dimaksud.

7.	PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG ANTAR KABUPATEN DAN ANTAR PROPINSI BAGI PENDUDUK YANG BERTRANSMIGRASI.
Prosedur :
a.	Petugas registrasi kecamatan menyampaikan Formulir Permohonan Pindah yang sudah diisi dan ditandatangani oleh penduduk dan Surat Pengantar Pindah  yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta berkas persyaratan.
b.	 Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi.
c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan. 
d.  Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.
Persyaratan :
a.   Surat Pengantar RT/RW;
b.   KK; 
c.	KTP;
d.	Kartu Seleksi Calon Transmigran; dan
e.  Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.

Jangka waktu penyelesaian :
Jangka waktu penyelesaian Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang antar Kabupaten dan antar provinsi bagi penduduk yang bertransmigrasi adalah 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan dimaksud.

8.	PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG ANTAR NEGARA.
8.1	Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia. 
Prosedur :
a.	Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat.
b.	Petugas melakukan verifikasi dan validasi data 
c.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
d.	Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 
e.	Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan
f.	Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.
Persyaratan :
a.   Surat pengantar pindah dari RT dan RW;
b.	KK; dan 
c.	KTP.

8.2	Penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia. 
Prosedur :
a.	Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 
b.	Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data; 
c.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan
d.	Petugas merekam data dalam database kependudukan. 
e.	Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada camat, Kepala desa/lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
Persyaratan :
Paspor atau dokumen pengganti paspor.

8.3	Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas.
Prosedur :
a.	Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas; 
b.	Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data; 
c.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
d.	Petugas merekam data dalam database kependudukan.
e.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
Persyaratan :
a.	Paspor; dan 
b.	Izin Tinggal Terbatas.

8.4	Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.  
Prosedur :
a.	Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
b.	Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data; 
c.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;
d.	Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
e.	Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada camat dan Kepala desa/lurah tempat domisili.
Persyaratan :
a.	KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
b.	Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

Jangka waktu penyelesaian :
Jangka waktu penyelesaian Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang antar negara adalah 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan dimaksud.

9.	PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN LAINNYA.
9.1	Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial.
Prosedur :
a.	mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
b.	mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk :
-	Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
-   Formulir pendataan.
c.	melakukan verifikasi dan validasi dengan Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
d.	mencatat dan merekam data penduduk.
e.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil

9.2	Penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.
Prosedur:
a.	membuat data lokasi orang terlantar;
b.	mendatangi orang terlantar;
c.	mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk:
-	Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
-	Formulir pendataan.
d.	melakukan verifikasi dan validasi;
e.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Jangka waktu penyelesaian :
Jangka waktu penyelesaian Penerbitan Surat Keterangan kependudukan lainnya adalah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan dimaksud.

C.2. Pelayanan Pencatatan Sipil
1.	Pencatatan Akta Kelahiran
1.1.	Prosedur  Pencatatan Akta Kelahiran ≤ 60 hari sejak tangal kelahiran 
a.	Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri syarat-syarat yang sudah ditentukan. Pemohon dalam hal ini adalah Orang tua kandung  apabila di kuasakan mengisi surat kuasa bermaterai 6000,-
b.	Berkas Permohonan berikut lampiran persyaratan diserahkan kepada petugas Pencatatan Sipil untuk diteliti; 
c.	Pemohon dan saksi menandatangani Akta Kelahiran Asli (Buku Register  Kelahiran) dihadapan Petugas Pencatatan Sipil;
d.	Biaya pencatatan kelahiran Gratis / Tidak ada biaya;
e.	Pengambilan Kutipan Akta  Kelahiran dengan menunjukkan bukti Pendaftaran;
1.2.	Prosedur  Pencatatan Akta Kelahiran  terlambat (> 60 hari s/d 1tahun )   
 a. Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri syarat-syarat yang sudah ditentukan. Pemohon dalam hal ini adalah Orang tua kandung  apabila di kuasakan mengisi surat kuasa bermaterai 6000,-
b.	Berkas Permohonan berikut lampiran persyaratan diserahkan kepada petugas Pencatatan Sipil untuk diteliti; 
c.	Pemohon dan saksi menandatangani Akta Kelahiran Asli (Buku Register  Kelahiran) dihadapan Petugas Pencatatan Sipil;
d.	Biaya pencatatan kelahiran Gratis, membayar denda administratif (Keterlambatan pendaftaran) sebesar Rp. 5000,- bagi yg terlambat pendaftaran 1 bulan, Rp. 10.000 bagi yang terlambat pendaftaran 2 bulan, Rp. 15.000,- bagi yang terlambat pendaftaran 3 bulan, Rp. 25.000,- bagi yang terlambat pendaftaran 3 bulan s/d 1 tahun sejak tanggal kelahiran.
e.	Pengambilan Kutipan Akta  Kelahiran dengan menunjukkan bukti Pendaftaran;
1.3.	Prosedur  Pencatatan Akta Kelahiran > 1 tahun sejak kelahiran   
a.  Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri syarat-syarat yang sudah ditentukan. Pemohon dalam hal ini adalah Orang tua kandung  apabila di kuasakan mengisi surat kuasa bermaterai 6000,-
b.	Berkas Permohonan berikut lampiran persyaratan diserahkan kepada petugas Pencatatan Sipil untuk diteliti; 
c.	Pemohon dan saksi menandatangani Akta Kelahiran Asli (Buku Register  Kelahiran) dihadapan Petugas Pencatatan Sipil;
d.	Biaya pencatatan kelahiran Gratis, membayar denda administratif (Keterlambatan pendaftaran) Rp. 25.000,-
e.	Pengambilan Kutipan Akta  Kelahiran dengan menunjukkan bukti Pendaftaran;
1.1.1	Persyaratan  Pencatatan Akta Kelahiran
a.      Akta Kelahiran < 60 hari sejak tanggal kelahiran.
a.1  Bagi anak yang dilahirkan di Kabupaten Kudus yang orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya berdomisili di Kabupaten Kudus adalah sebagai  berikut :
i.	Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan;
ii.	Surat Kelahiran  dari Desa / Kelurahan.
iii.	Foto copy Akta Nikah orang tua dilegalisir pejabat yang berwenang.
iv.	Foto copy Kartu Keluarga dengan ketentuan anak yang dimohonkan / didaftarkan Akta Kelahiran harus tercantum  dalam Kartu Keluarga dilegalisir pejabat yang berwenang
v.	Foto copy KTP 2 orang saksi
a.2.	Bagi anak yang dilahirkan di Kabupaten Kudus yang orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya  berdomisili di luar Kabupaten Kudus.
i.	Surat Keterangan kelahiran dari dokter, bidan, Rumah Sakit / Bersalin di Kudus  yang mencantumkan identitas anak secara lengkap.
ii.	Foto copy  Akta Nikah orang tua dilegalisir Pejabat yang berwenang;
iii.	Foto copy KTP orang tua dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
iv.	Foto copy Kartu Keluarga orang  tua dengan ketentuan anak yang dimohonkan / didaftarkan Akta Kelahiran harus tercantum  dalam Kartu Keluarga dilegalisir pejabat yang berwenang;
b.	 Akta Kelahiran Terlambat > 60 hari s/d 1 tahun
i.	Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan;
ii.	Surat Kelahiran dari Desa / Kelurahan
iii.	Foto copy Akta Nikah orang tua dilegalisir pejabat yang berwenang;
iv.	Foto  copy  Kartu  Keluarga dengan ketentuan anak yang di mohonkan / didaftarkan Akta Kelahiran harus tercantum dalam Kartu Keluarga dilegalisir pejabat yang berwenang;
v.	Mengisi surat permohonan persetujuan kelahiran terlambat bermaterai Rp. 6.000,-;
vi.	Foto copy KTP 2 orang saksi;
c.	Akta Kelahiran Terlambat > 1 tahun 
i.	Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan;
ii.	Surat Kelahiran dari Desa / Kelurahan
iii.	Foto copy Akta Nikah orang tua dilegalisir pejabat yang berwenang;
iv.	Foto  copy  Kartu  Keluarga dengan ketentuan anak yang di mohonkan / didaftarkan Akta Kelahiran harus tercantum dalam Kartu Keluarga dilegalisir pejabat yang berwenang;
v.	Mengisi surat permohonan persetujuan kelahiran terlambat bermaterai Rp. 6.000,-
vi.	Penetapan pengadilan yang berisi tentang Pencatatan Kelahiran terlambat;
vii.	Foto copy KTP 2 orang saksi;
d.	Akte Kelahiran bagi Warga Negara Asing
Semua persyaratan   di atas ditambah dengan:
1). Foto copy dokumen dari Kepolisian (Surat Keterangan Lapor Diri / SKLD ) Orang Tua;
2).  Dokumen Imigrasi ( Pasport, Kartu Ijin Masuk/ KIM, Pendaftaran Orang Asing / POA).

1.1.2	Jangka Waktu Penyelesaian 
Jangka waktu penyelesaian Akta Kelahiran Maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja  terhitung sejak diajukan permohonan pencatatan Akta Kelahiran.

2.	Pencatatan  Akta  Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam
2.1.	Prosedur  Pencatatan Akta Perkawinan
Adapun prosedur permohonan Akta Perkawinannya adalah sebagai berikut :
a.	Pemohon mengajukan permohonan Akta  Perkawianan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan;
b.	Berkas permohonan berikut lampiran persyaratan diserahkan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk diteliti;
c.	Setelah persyaratan lengkap, dibuat pengumuman  perkawinan.
d.	Membayar biaya pencatatan Perkawinan sesuai dengan Ketentuan;
e.	Calon mempelai, orang tua dan  dua orang saksi menandatangani Akta Perkawinan;
2.2.	Persyaratan Pencatatan  Akta Perkawinan
a.   Warga Negara Indonesia 
1). 	Surat Pemberitahuan;
2). 	Surat Pengantar dari desa / kelurahan
3). 	Surat Keterangan untuk kawin dari desa / Kelurahan
4). 	Surat Keterangan Orang tua dari Kepala Desa / Kelurahan
5). 	Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon mempelai;
6). 	Foto copy  Kartu Keluarga (KK) calon mempelai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7). 	Akta Perceraian atau akta kematian suami-istri untuk pencatatan perkawinan kedua dan seterusnya; 
8).	Pas photo berwarna berdampingan calon mempelai ukururan 4x6 cm sebanyak 5  lembar;
9). 	Foto copy Akta Kelahiran masing-masing mempelai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
10). 	Surat keterangan sehat dan Imunisasi dari dokter;
11). 	Foto copy Kartu Tanda Penduduk dua orang Saksi yang telah  berusia 21 tahun keatas;
12). 	Bagi Anggota TNI atau POLRI harus melampirkan ijin dari   komandan;
13). 	Ijin dari orang tua bagi yang berumur kurang dari 21 tahun;
14). 	Surat Nikah dari Gereja / Pemberkatan.
b    Warga Negara Asing
Persyaratan  sebagaimana untuk warga Negara Indonesia asli yaitu tersebut  angka 1) sampai dengan 15)  ditambah dengan:
1).    Foto copy dokumen  Kepolisian ( Surat Keterangan Lapor Diri   SKLD ) orang tua;
2).     Dokumen Imigrasi (Pasport, Kartu Ijin Masuk / KIM, Pendaftaran Orang Asing / POA);
3).     Surat dari Kedutaan /Konsul/Perwakilan Negara yang bersangkutan;
4).     Pernyataan belum pernah kawin.
2.3.	Jangka waktu Penyelesaian 
Jangka waktu penyelesaian Akta Perkawinan  adalah 12 (dua belas ) hari kerja terhitung sejak tanggal pencatatan perkawinan.
3.	Pencatatan  Akta  Perceraian bagi yang bukan beragama Islam
3.1.	Prosedur Pencatatan  Akta Perceraian
a.	Pemohon mengajukan permohonan Akta  Perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan;
b.	Berkas permohonan berikut lampiran persyaratan diserahkan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk diteliti;
c.	Membayar biaya pencatatan Perceraian sesuai dengan Ketentuan yang  berlaku.
3.2.	Persyaratan  Pencatatan Akta Perceraian
a.	Pengantar dari Desa / Kelurahan;
b.	Surat Kuasa apabila dikuasakan orang lain;
c.	Putusan  Pengadilan  Negeri   tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d.	Kutipan Akta Perkawinan asli; 
3.3.	Jangka waktu penyelesaian  
Jangka waktu penyelesaian akta perceraian  adalah 2 ( dua) hari kerja terhitung sejak pendaftaran pencatatan akta perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4.	Pencatatan Akta Kematian

4.1.	Prosedur  Pencatatan Akta Kematian
a.	Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri syarat-syarat yang sudah ditentukan;
b.	Berkas permohonan berikut lampiran persyaratan diserahkan kepada petugas Pencatatan Sipil untuk diteliti;
c.	Pemohon menandatangani Register Akta Kematian dihadapan Petugas Pencatatan Sipil;
d.	Membayar biaya Pencatatan akta kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e.	Pengambilan Kutipan Akta Kematian dengan menunjukkan bukti pendaftaran..
4.2	Persyaratan  Pencatatan Akta Kematian
a.	Surat Pemberitahuan;
b.	Surat Pengantar dari Desa  / Kelurahan;
c.	Surat Kematian dari Desa / Kelurahan;
d.	Foto copy  dan asli Akta kelahiran yang meninggal;
e.	Foto copy dan asli Akta Perkawinan yang meninggal (bila sudah kawin);
4.3	Jangka waktu Penyelesaian  
Jangka waktu penyelesaian pencatatan akta kematian  adalah  7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pendaftaran pencatatan akta  kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.	Pencatatan Akta  Pengakuan Anak

5.1	Prosedur  Pencatatan Akta  Pengakuan Anak
Pengakuan  Anak adalah pengakuan dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. 
Prosedur Pencatatan Akta Pengakuan Anak adalah sebagai     berikut :
a.	Pemohon mengajukan permohonan Akta Pengakuan Anak kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri syarat-syarat yang sudah ditentukan;
b.	Berkas permohonan berikut lampiran persyaratan diserahkan kepada petugas Pencatatan Sipil untuk diteliti;
c.	Pemohon / Kedua orang tua anak yang mengakui menandatangani Register Akta Pengakuan Anak;
d.	Membayar biaya Pencatatan akta  pengakuan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e.	Pengambilan Kutipan Akta  pengakuan anak dengan menunjukkan bukti pendaftaran.

5.2	   Persyaratan  Pencatatan Akta  Pengakuan Anak
a.	Surat Pemberitahuan;
b.	Surat Pengantar dari Desa  / Kelurahan;
c.	Foto Copy KTP orang tua yang akan mengakui dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
d.	Foto copy dan asli Akta  Kelahiran anak yang diakui;
e.	Foto copy KTP saksi yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

5.3	Jangka Waktu Penyelesaian 
Jangka waktu penyelesaian Akta Pengakuan Anak  adalah  2 ( dua ) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan pencatatan  Pengakuan Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

6.	Pencatatan Akta  Pengesahan Anak

6.1	 Prosedur  Pencatatan Akta  Pengesahan Anak
Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang anak tersebut. 
Prosedur Pencatatan Akta Pengesahan  Anak adalah sebagai  berikut :
a.	    Pemohon mengajukan permohonan Akta Pengesahan Anak kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri syarat-syarat yang sudah ditentukan;
b.	   Berkas permohonan berikut lampiran persyaratan diserahkan kepada petugas Pencatat Sipil untuk diteliti;
c.	  Pemohon / Kedua orang tua anak yang akan mengesahkan menandatangani Register Akta Pengesahan Anak pada saat pencatatan perkawinan;
d.	   Membayar biaya Pencatatan akta  pengesahan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e.	   Pengambilan Kutipan Akta  pengesahan anak dengan menunjukkan bukti pendaftaran.

6.2	Persyaratan  Pencatatan Akta  Pengesahan  Anak
a.	Surat Pemberitahuan;
b.	Surat Pengantar dari Desa  / Kelurahan;
c.	   Foto Copy KTP orang tua yang akan mengesahkan anak dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
d.	Foto copy dan asli Akta  Kelahiran anak  yang akan dilakukan pengesahan anak ;
e.	Foto copy KTP saksi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

6.3	  Jangka waktu Penyelesaian Akta Pengesahan Anak
Jangka waktu penyelesaian Akta Pengesahan Anak  adalah 1  (satu) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan pencatatan  Pengesahan Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

7.	Pencatatan Akta  Pengangkatan Anak

7.1	Prosedur  Pencatatan Akta  Pengangkatan Anak
Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
Prosedur Pencatatan Akta Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut :
a.	Pemohon mengajukan permohonan Akta Pengangkatan Anak kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri syarat-syarat yang sudah ditentukan;
b.	Berkas permohonan berikut lampiran persyaratan diserahkan kepada petugas Pencatatan Sipil untuk diteliti;
c.	Pemohon  dan Saksi menandatangani buku Register Akta Kelahiran;
d.	Membayar biaya Pencatatan akta  pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e.	Pengambilan Kutipan Akta  pengangkatan anak dengan menunjukkan bukti pembayaran.
7.2	Persyaratan  Pencatatan Akta  Pengangkatan  Anak
a.	Surat Pengantar dari Desa  / Kelurahan;
b.	Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (bila dikuasakan)
c.	Surat Keterangan Kelahiran dari Desa / Kelurahan
d.	Foto Copy Akta Nikah orang tua, dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
e.	Foto copy Kartu Keluarga dengan ketentuan anak yang dimohonkan / didaftarkan Pencatatan  Pengangkatan Anak harus tercantum  dalam Kartu Keluarga dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
g.	Foto Copy KTP orang tua yang akan mengangkat anak dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
h.	Foto copy dan asli Akta  Kelahiran anak  yang akan dilakukan pengangkatan anak ;
i.	Foto copy KTP saksi yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
j.	Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7.3	Jangka waktu Penyelesaian 
Jangka waktu penyelesaian Akta Pengangkatan Anak  adalah  2 (dua) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan pencatatan Pengangkatan Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

8.	Pencatatan Perubahan Nama

8.1	   Prosedur  Pencatatan Perubahan Nama
Prosedur Pencatatan Perubahan Nama adalah sebagai berikut :
a.	Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Perubahan Nama kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri syarat-syarat yang sudah ditentukan;
b.	Berkas permohonan berikut lampiran persyaratan diserahkan kepada petugas Pencatatan Sipil untuk diteliti;
c.	Petugas Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
d.	Petugas merekam data perubahan nama tersebut ke dalam data base kependudukan.
8.2	Persyaratan  Pencatatan Perubahan Nama 
å.	Asli Kutipan akta catatan sipil yang dimiliki;
b.	Foto copy Kartu Keluarga
c.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk
d.	Asli kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin
e.	Bagi penduduk asing membawa dokumen imigrasi surat tanda lapor diri dan surat keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan 
f.	Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
8.3	Jangka waktu Penyelesaian 
Jangka waktu penyelesaian Pencatatan Perubahan Nama adalah  1 (satu) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan pencatatan Perubahan nama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

9.	Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
 
9.1	   Prosedur  Pencatatan Perubahan sttus kewrganegaraan
Prosedur Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan adalah sebagai berikut :
a.	Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri syarat-syarat yang sudah ditentukan;
b.	Berkas permohonan berikut lampiran persyaratan diserahkan kepada petugas Pencatatan Sipil untuk diteliti;
c.	Petugas Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
d.	Petugas merekam data perubahan status kewarganegaraan tersebut ke dalam data base kependudukan.

9.2	Persyaratan  Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan 
a.	Salinan keputusan tentang perubahan status kewarganegaraan  sesuai jenis perolehan dari pejabat/instansi yang berwenang.
b.	Kutipan akta Kelahiran atatu akta perkawinan 
c.	KTP dan KK untuk penduduk orang asing tinggal tetap
d.	SKTT untuk orang asing tinggal terbatas
e.	Dokumen Imigrasi
f.	Surat tanda lapor diri

9.3	Jangka waktu Penyelesaian 
Jangka waktu penyelesaian Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan  adalah  2 ( dua ) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan pencatatan Perubahan status kewarganegaraan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

10.	 Pencatatan Peristiwa penting lainnya 
10.1  Prosedur  Pencatatan peristiwa penting lainnya
 Prosedur Pencatatan Peristiwa penting lainnya adalah sebagai   
 berikut :
a.	Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Peristiwa penting lainnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri syarat-syarat yang sudah ditentukan;
b.	Berkas permohonan berikut lampiran persyaratan diserahkan  kepada petugas Pencatatan Sipil untuk diteliti;
c.	Petugas Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
d.	Petugas mencatat dan merekam data dalam register peristiwa penting lainnya pada data base kependudukan.

10.2	Persyaratan  Pencatatan Peristiwa  penting  
a.	Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
b.	KTP dan KK yang bersangkutan
c.	Akta pencatatan sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.

10.3	Jangka waktu Penyelesaian 
Jangka waktu penyelesaian Pencatatan peristiwa penting lainnya adalah  1 (satu) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan pencatatan peristiwa penting lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

11.	Pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil 
11.1  Prosedur  Pencatatan Pembetulan akta pencatatan Sipil 
Prosedur Pencatatan Pembetulan akta pencatatan sipil adalah sebagai berikut :
a.	Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Pembetulan akta pencatatan sipil kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional daan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
b.	Petugas pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk mengantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
c.	Petugas Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil yang dicabut.
d.	Petugas merekam data pembetulan akta pencatatan sipil pada data base kependudukan.
11.2	Persyaratan  Pencatatan Pembetulan akta pencatatan sipil 
a.	Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
b.	Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

11.3	Jangka waktu Penyelesaian 
Jangka waktu penyelesaian Pencatatan Pembetulan akta pencatatan sipil adalah  14 ( empat belas) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan pencatatan Pembetulan akta pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

11.1.1  Prosedur  Pencatatan Pembatalan  akta pencatatan Sipil 
 Prosedur Pencatatan Pembatalan akta pencatatan sipil adalah  
   sebagai berikut :
a.	Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Pembatalan akta pencatatan sipil kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan;
b.	Petugas pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dibatalkan;
c.	Petugas Pencatatan Sipil menarik dan mencabut Kutipan akta pencatatan sipil dari pemohon;
d.	Petugas merekam data Pembatalan akta pencatatan sipil pada data base kependudukan.
e.	Mengarsipkan berkas formulir pelaporan pembatan akta serta berkas persyaratan.
f.	Menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.
11.1.2	   Persyaratan  Pencatatan Pembatalan akta pencatatan sipil 
a.	Kutipan akta yang akan dibatalkan;
b.	KK dan KTP
c.	Penetapan pengadilan negeri

11.1.3	   Jangka waktu Penyelesaian 
Jangka waktu penyelesaian Pencatatan Pembatalan akta pencatatan sipil adalah  14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan pencatatan Pembatalan akta pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

12.	Kutipan atau salinan akta catatan sipil kedua dan seterusnya
12.1 Prosedur  Pencatatan Kutipan atau salinan akta pencatatan Sipil
Prosedur Pencatatan Kutipan atau salinan akta pencatatan sipil adalah sebagai berikut :
a.	Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Kutipan atau salinan akta pencatatan sipil kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan;
b.	Petugas Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta catatan sipil.
c.	Petugas merekam data pada data base kependudukan serta menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya;

12.2	Persyaratan  Pencatatan Pembetulan akta pencatatan sipil 
å.	Surat kehilangan dari Kepolisian atau akta catatan sipil yang rusak dan tidak terbaca;
b.	Syarat-syarat lain sesuai persyaratan permohonan akta catatan sipil yang hilang, rusak atau tidak terbaca.

12.3	Jangka waktu Penyelesaian 
Jangka waktu penyelesaian Pencatatan Kutipan atau salinan akta catatan sipil kedua dan seterusnya. adalah  14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diajukan permohonan pencatatan kutipan atau salinan akta catatan sipil kedua dan seterusnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

D. MEKANISME PELAYANAN 

 Proses Pelayanan  Pencatatan Sipil 

                                                             P E M O H O N

LOKET PEMBAYARAN
		
LOKET PENDAFTARAN    & PENELITIAN
BERKAS		
LOKET PENGAMBILAN	

PENGELOMPOKAN
A K T A

   PROSESING                
EDITING DATA

PENCOCOKAN DATA DAN PEMISAHAN BERKAS

TANDA TANGAN
( VALIDASI )

MEKANISME PROSES PELAYANAN
 KARTU KELUARGA (KK) DI KECAMATAN

                                                                           PEMOHON

				        LOKET PENDAFTARAN /   	               BENDAHARA                                    DPPKD (PKD)
                                         PENGAMBILAN KK	                         PENERIMA DINAS
                                                                  LEWAT REGISTAR KEC.                                 DUKCAPIL

                          VERIFIKASI BERKAS PEMOHON
                                            KASI YANUM

                                                                                                                                                                   
		                             						                  DINAS KEPENDUDUKAN                                  
                      		                           P R O S E S I N G				   DAN PENCATATAN SIPIL	                           

				
                                                               PENYIMPANAN ARSIP						

MEKANISME PROSES PELAYANAN 
 KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI DESA / KELURAHAN

Pemohon 

Loket Daftar / Ambil / Verifikasi
      Petugas Registrasi

 Penandatanganan Form Ajuan KTP
          Kepala Desa / Kelurahan

                Procesing					Penyimpanan 
     Operator KTP				      Berkas Permohonan

     Viat KTP jadi
Kepala Desa / Kelurahan

PENDAFTARAN / VERIKASI / PENGAMBILAN

PETUGAS REGISTRASI

E. BIAYA PELAYANAN
Adapun daftar denda administratif maupun Biaya retribusi pelayanan Pendaftaran  penduduk dan pencatatan sipil, yang beberapa diantaranya telah kami sebutkan diatas adalah sebagai berikut  :
   
TABEL  DENDA ADMINISTRATIF DAN BIAYA RETRIBUSI
PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PERISTIWA	BATAS WAKTU PELAPORAN	DENDA/PIDANA BILA MELEBIHI BATAS PELAPORAN	RETRIBUSI	
1.	PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN		WNI :
s.d 1 bln : Rp. 5.000,-
s.d 2 bln : Rp. 10.000,-
s.d 3 bln : Rp. 15.000,-
> 3 bln   : Rp. 25.000,-

WNA :
s.d 1 bln : Rp. 100.000,-
s.d 2 bln : Rp. 200.000,-
s.d 3 bln : Rp. 300.000,-
> 3 bln   : Rp. 500.000,-		
	a.	Pindah Datang bagi orang asing	30 hari			
	b.	Pindang Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk WNI	14 hari			
	c.	Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing	14 hari			
	d.	Perubahan status Orang Asing	14 hari			
	e.	Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing	14 hari			
	f.	Perubahan KK	30 hari			
	g.	Perpanjangan KTP	14 hari			
2.	PELAPORAN PERISTIWA PENTING		s.d 1 bln : Rp. 5.000,-
s.d 2 bln : Rp. 10.000,-
s.d 3 bln : Rp. 15.000,-
> 3 bln    : Rp. 25.000,-		
	a.	Kelahiran	60 hari			
	b.	Perkawinan	60 hari			
	c.	Pembatalan Perkawinan	90 hari			
	d.	Perceraian	60 hari			
	e.	Pembatalan Perceraian	60 hari			
	f.	Kematian	30 hari			
	g.	Pengangkatan Anak	30 hari			
	h.	Pengakuan Anak	30 hari			
	i.	Pengesahan Anak	30 hari			
	j.	Perubahan Nama	30 hari			
	k.	Perubahan Status Kewarganegaraan	60 hari			
	l.	Peristiwa Penting lainnya	30 hari			
3.	Penduduk yang berpergian tidak membawa KTP		Rp. 20.000,-		
4.	Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tmpt Tinggal		Rp. 50.000,-		
5.	Cetak Penerbitan KK Orang Asing			Rp. 20.000,-	
6.	Cetak Penerbitan KTP Orang Asing			Rp. 25.000,-	
7.	Surat Keterangan Kependudukan Orang Asing			Rp. 20.000,-	
8.	Akta Kematian				
	a.	WNI			Rp. 15.000,-	
	b.	WNA			Rp. 45.000,-	
9.	Akta Pengakuan Anak				
	WNI			Rp. 35.000,-	
	WNA			Rp. 75.000,-	
10.	Akta Pengesahan Anak				
	WNI			Rp. 35.000,-	
	WNA			Rp. 75.000,-	
11.	Akta Pengangkatan Anak	1 bulan sejak Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri		Kurang dari 1 bulan :	
				WNI   : Rp. 35.000,-	
				WNA : Rp. 75.000,-	
				Lebih dari 1 bulan :	
				WNI   : Rp. 75.000,-	
				WNA : Rp. 130.000,-	
12.	Akta Perkawinan	1 bulan sejak Pengesahan Perkawinan menurut agama			
	Dalam Kantor			Kurang dari 1 bulan :	
				WNI   : Rp. 25.000,-	
				WNA : Rp. 75.000,-	
				Lebih dari 1 bulan :	
				WNI   : Rp. 50.000,-	
				WNA : Rp. 100.000,-	
	Luar Kantor			Kurang dari 1 bulan :	
				WNI   : Rp. 40.000,-	
				WNA : Rp. 100.000,-	
				Lebih dari 1 bulan :	
				WNI   : Rp. 75.000,-	
				WNA : Rp. 175.000,-	
13.	Akta Perceraian	1 bulan sejak Keputusan Pengadilan Negeri		Kurang dari 1 bulan :	
				WNI   : Rp. 45.000,-	
				WNA : Rp. 100.000,-	
				Lebih dari 1 bulan :	
				WNI   : Rp. 75.000,-	
				WNA : Rp. 175.000,-	
14.	Kutipan atau Salinan Akta Catatan Sipil ke II, dst.				
	WNI			Rp. 17.000,-	
	WNA			Rp. 45.000,-	
15.	Pencatatan Perubahan Nama				
	WNI			Rp. 17.000,-	
	WNA			Rp. 45.000,-	
16.	Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Perkawinan, Perceraian dan Kematian bagi WNI di Luar Negeri	1 tahun sejak yang bersangkut an kembali ke Indonesia		Kurang dari 1 tahun :  Rp. 20.000,-
Lebih dari 1 tahun :     Rp. 30.000,-	
17.	Penduduk yang dengan sengaja memalsukan Surat dan/atau Dokumen Pelaporan Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting		Pidana Penjara 6 tahun dan/atau denda              Rp. 50.000.000,-		
18.	Orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan		Pidana Penjara 2 tahun dan/atau denda              Rp. 25.000.000,-		
19.	Orang yang tanpa hak mengakses Database Kependudukan		Pidana Penjara 2 tahun dan/atau denda               Rp. 25.000.000,-		
20.	Orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan / atau mendistribusikan Blangko Dokumen Kependudukan		Pidana Penjara 10 tahun dan/atau denda              Rp. 1.000.000.000,-		
21.	Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu		Pidana Penjara 2 tahun dan/atau denda              Rp. 25.000.000,-		

F.	KOMPETENSI PETUGAS
Petugas yang menangani pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus berpendidikan minimal SLTA/SMU yang dapat :
1.	Memahami tugas pokok dan fungsinya dalam jabatan;
2.	Memahami arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pelayanan publik.;
3.	Dapat mengoprasionalkan Komputer dengan baik.

G.	MEKANISME PENGADUAN / KELUHAN MASYARAKAT
Masyarakat yang tidak puas terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mengajukan keberatan dengan cara membuat surat pengaduan lewat POS atau dimasukkan langsung ke dalam kotak surat yang tersedia, ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus atau menghubungi / datang langsung menemui Kasi Pencatatan Sipil (masalah pelayanan pencatatan sipil) dan Kasi Administrasi Kependudukan ( masalah Pelayanan Pendaftaran Penduduk) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Semua bentuk pengaduan / keluhan dari masyarakat yang masuk   akan  di tanggapi guna meningkatkan mutu pelayanan.